Menggagas Pendidikan di Indonesia

Tahun ajaran baru sudah mulai dekat. Saatnya sekolah-sekolah membuka pendaftaran bagi siswa didik baru. Ironisnya, pihak sekolah bancakan, sementara masyarakat kelas menengah ke bawah meringis kesakitan. Kenapa?

Tidak ada orangtua yang mengharapkan anaknya masuk ke sekolah yang non-favorit. Namun sayangnya, sekolah-sekolah favorit mematok biaya yang relatif tinggi. Tentunya biaya yang relatif tinggi itu sangat menyesakkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Haruskah memaksakan diri demi pendidikan anak?

Banyak yang bilang, pendidikan anak adalah segala-galanya. Bahkan nyawa pun taruhannya demi menjadikan anak terdidik dengan baik. Tapi haruskah hal demikian ini dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah yang berhasil mendapatkan predikat favorit? Sungguh bukan moral dasar pendidikan bila sampai terjadi hal yang demikian.

Pemerintah harusnya mulai peduli dengan hal ini. Jangan asal mengatakan peduli, tapi tidak terlihat dalam tindakan yang signifikan. Kalau toh peduli, apa alasan pemerintah tidak segera mewujudkan anggaran 20% dari RAPBN untuk pendidikan? Sebegitu sulitnyakah?

Ujian Nasional
Pemerintah masih percaya bahwa Ujian Akhir Nasional atau UASBN adalah satu-satunya tolok ukur pendidikan di Indonesia. Banyak pakar pendidikan mengatakan hal ini salah besar. Ujian Nasional malah cenderung menimbulkan bentuk-bentuk korupsi baru.

Agaknya menghapus Ujian Nasional menjadi momok para pejabat di dunia pendidikan. Bagaimana tidak, pendapatan yang bisa dikeruk dari Ujian Nasional ini begitu besar. Dana yang semula dianggarkan Rp 500 juta, lalu dipangkas oleh Komisi X DPR menjadi Rp 96 juta tapi tetap saja berani dijalankan (Kompas, 27 Maret 2008). Dari Rp 500 juta menjadi Rp 96 juta tersebut bisa kita lihat bagaimana kemampuan pemerintah dalam menganggarkan sesuatu. Kecurigaan bahwa Ujian Nasional juga menjadi bancakan bagi pihak-pihak tertentu kemungkinan memang terjadi.

Bahkan menurut saya, adanya Ujian Nasional bisa mematikan daya kreatifitas siswa pada bidang ilmu lain. Bagaimana tidak, semua siswa terfokus pada pembelajaran untuk mata pelajaran yang di-UN-kan. Sementara bagaimana jadinya bagi mereka yang memiliki kecerdasan musical yang tinggi? Bagaimana dengan siswa yang lebih menyukai bidang seni? Pun tidak ada gunanya mata pelajaran Bahasa Jawa di wilayah Surakarta. Tidak ada gunanya Pemkot Solo menggembar-gemborkan untuk melestarikan budaya Jawa. Untuk apa belajar ndalang (menjadi dalang wayang kulit), atau belajar susah-susah huruf honocoroko (huruf Jawa) bila akhirnya tidak ada masa depannya untuk pendidikan lebih tinggi.

Ketika semua siswa tersihir oleh Ujian Nasional, maka rusaklah pendidikan di Indonesia. Semua hancur berantakan, karena segala daya upaya dilakukan oleh para siswa, guru dan pihak-pihak terkait seperti lembaga-lembaga bimbel, untuk menghasilkan nilai siswa di atas standar. Terlupakan sudah kreatifitas bangsa negeri ini. Semua sudah terprogram seperti robot oleh software yang maha dahsyat yang disebut sebagai Ujian Nasional. Begitu memprihatinkan!

Buku Pelajaran
Solusi buku pelajaran murah agaknya belum bisa memberikan kontribusi yang adil bagi masyarakat. Ide pemerintah yang membeli hak cipta beberapa buku pelajaran yang nantinya akan digunakan oleh sekolah-sekolah bisa ‘membunuh’ pasar buku pada umumnya. Pemerintah telah memonopoli keuntungan satu pihak, dan mematikan pihak lain, terutama penerbit-penerbit yang telah lama menguasai pasar buku pelajaran. Meski pemerintah berdalih bahwa buku-buku tersebut bisa diproduksi oleh khalayak umum, tapi harga maksimal Rp 7.500,- sulit untuk ditolerir pihak penerbit dibandingkan harga lama. Lagi-lagi timbul kecurigaan adanya proyek terselubung dari pejabat terkait dalam hal ini.

Ada seorang rekan sewaktu omong punya omong memberikan gagasan yang bagus mengenai buku pelajaran sekolah ini. Apakah tidak dimungkinkan para pengusaha di seluruh negeri dilibatkan dalam hal ini? Biarkan para pengusaha—yang termasuk anak-anak bangsa—secara tidak langsung ikut serta memikirkan dunia pendidikan. Bagaimana caranya?

Sediakan tempat dalam buku-buku pelajaran tersebut untuk beriklan yang berhubungan dengan pendidikan. Misalnya lembaga-lembaga pendidikan dan toko-toko buku berpartisipasi menyumbangkan sebagian dana promosi mereka untuk beriklan dalam buku-buku pelajaran. Mirip dengan buku Yellow Pages yang dibagikan secara cuma-cuma pada semua pelanggan Telkom.

Dengan iklan-iklan yang berhubungan dengan pendidikan, selain memberi informasi tambahan, menjadikan buku pelajaran sangat dimungkinkan untuk dibagikan secara gratis.

Iklan dalam buku pelajaran? Phobia seperti yang dialami TVRI masa orde baru sepertinya membayangi sebagian orang. Dulu TVRI paling anti dengan iklan dalam setiap program acaranya. Tapi bagaimana perkembangannya sekarang? Dilihat dari umur, stasiun-stasiun televisi swasta jauh lebih muda tapi perkembangannya begitu pesat dan program-program acaranya sangat menarik sekaligus berbobot (meski cuma beberapa stasiun televisi swasta yang memiliki program acara berbobot).

Silakan belajar juga pada perusahaan super raksasa, Google. Dari mana penghasilan perusahaan tersebut selama ini? Tak lain dan tak bukan hanyalah dari iklan semata. Dan ini membuat Google merajai dunia bisnis.

Bila iklan dan buku pelajaran menjadi satu, maka terwujudlah sinergi yang menjanjikan antara pendidikan dan pengusaha. Pengusaha dalam hal ini ikut andil dalam dunia pendidikan. Selama ini, apa andil pengusaha terhadap pendidikan?

Seandainya sinergi antara pengusaha dan pendidikan ini terwujud dalam berbagai hal, niscaya pendidikan murah akan lebih mudah direalisasikan.

Contoh lain bisa dilihat bagaimana peran usaha stasiun-stasiun televisi swasta berhasil mengumpulkan dana dari para pemirsa mereka untuk membantu daerah-daerah yang terkena musibah. Ambil contoh, Aceh yang telah diserang gelombang tsunami. Beberapa stasiun televisi dan media massa lain telah memberi bantuan dalam jumlah yang tidak sedikit. Bagaimana jika sinergi ini diterapkan dalam dunia pendidikan? Jadi tidak hanya pemerintah saja yang memiliki beban (atau malah bancakan, karena memonopoli) terhadap dunia pendidikan.

Semua itu jika kita sadar bahwa pendidikan yang baik adalah dasar utama sebuah negara untuk lebih maju. Namun sebaliknya, jika kita sudah tidak mau peduli lagi dengan pendidikan, maka rusaklah negara[dh]